Berita

Kabar hukum terpercaya dan terupdate se-Indonesia. Dapatkan analisis mendalam kasus-kasus terkini, & perkembangan regulasi hukum.

8/11/20252 min read

Berita Terkini

Praktisi hukum M Arif Sulaiman memberi sejumlah catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas oleh Pemerintah Dan DPR RI Komisi III.

fin.co.id - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

RM.id Rakyat Merdeka - Dalam lingkup hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dua pasal yang kerap menjadi sorotan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

RM.id Rakyat Merdeka - Praktisi hukum M. Arif Sulaiman menegaskan pentingnya mengembalikan esensi kehadiran perusahaan negara sebagai penopang ekonomi rakyat.

Berita Terkini

Periksa Eks Dirut BJB, KPK Dalami Payung Hukum Dana di Luar Anggaran Resmi

KPK Periksa Eks Dirut BJB Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Iklan.

KPK Periksa Eks Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi Terkait Kasus Pengadaan Iklan.

Yuddy Renaldi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Iklan di Bank BJB dan Kredit Bermasalah ke PT Sritex

Praktisi hukum M. Arif Sulaiman menegaskan pentingnya mengembalikan esensi kehadiran perusahaan negara sebagai penopang ekonomi rakyat.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur Utama PT Deka Sari Perasa P Rachmat Utama Djangkar hari ini, 31 Juli 2024.

fin.co.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjadi langkah politik dan hukum yang mengejutkan sekaligus strategis.

Praktisi hukum M. Arif Sulaiman menerangkan, kedua pasal ini tak hanya sering digunakan oleh jaksa penuntut dalam membuktikan perkara. Tapi juga menimbulkan perdebatan panjang di ruang-ruang akademik maupun pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Praktisi hukum M Arif Sulaiman menyebut, kebijakan Prabowo bersama DPR ini sebagai bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan.

JAKARTA, iNewsSerpong.id – Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai belum mendesak. Menurut Himpunan Advokat Pembela Profesi (HAPSI), perangkat hukum yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sudah memadai untuk mengembalikan kerugian negara.